• Home
  • Fungsi dan Struktur Organisasi

Fungsi dan Struktur Organisasi

FUNGSI ORGANISASI

Berdasarkan pasal 111 Peraturan Gubernur Nomor Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Biro Perekonomian mempunyai fungsi :

  1. Perumusan program kerja dibidang perekonomian;
  2. Perumusan kebijakan daerah di bidang sumber daya pertanian, kelautan dan perikanan, sumber daya alam serta sarana perekonomian daerah sesuai ketentuan perundang-undangan;
  3. Penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang sumber daya pertanian, kelautan dan perikanan, sumber daya alam serta sarana perekonomian daerah sesuai ketentuan perundang-undangan;
  4. Pelaksanaan koordinasi di bidang sumber daya pertanian, kelautan dan perikanan, sumber daya alam serta sarana perekonomian daerah sesuai ketentuan perundang-undangan;
  5. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi di di bidang sumber daya pertanian, kelautan dan perikanan, sumber daya alam serta sarana perekonomian daerah sesuai ketentuan perundang-undangan;
  6. Penyelenggaran monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang sumber daya pertanian, kelautan dan perikanan, sumber daya alam serta sarana perekonomian daerah sesuai ketentuan perundang-undangan;
  7. Pelaksanaan tugas lainnya di bidang perekonomian yang diserahkan oleh Gubernur atau Sekretaris Daerah.

STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi Biro Perekonomian terdiri dari Kepala Biro, Bagian Sumber Daya Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Bagian Sumber Daya Alam dan Bagian Sarana Perekonomian Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional.   Adapun susunan organisasi pada Biro Perekonomian disajikan sebagai berikut:

Struktur Organisasi Biro Perekonomian Provinsi Kalimantan Barat
Image: Biro Perekonomian Provinsi Kalimantan Barat

TUGAS POKOK KEPALA BIRO

Adapun Tugas Pokok dari Kepala Biro Perekonomian di atas yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan serta mengkoordinasikan kebijakan perangkat daerah di bidang perekonomian.

FUNGSI KEPALA BIRO

Sedangkan Fungsi dari Kepala Biro yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Oganisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

  1. Perumusan program kerja di bidang perekonomian;
  2. Perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang sumber daya pertanian, kelautan dan perikanan, sumber daya alam serta sarana perekonomian daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. Penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintah provinsi di bidang sumber daya pertanian, kelautan dan perikanan, sumber daya alam serta sarana perekonomian daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. Pengkoordinasian dan fasilitasi kebijakan perangkat daerah di bidang perekonomian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. Pengendalian kegiatan di bidang sumber daya pertanian, kelautan dan perikanan, sumber daya alam serta sarana perekonomian daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi di di bidang sumber daya pertanian, kelautan dan perikanan, sumber daya alam serta sarana perekonomian daerah pada Kabupaten/ Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan berkenaan dengan kebijakan pemerintah daerah di bidang sumber daya pertanian, kelautan dan perikanan, sumber daya alam serta sarana perekonomian daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  8. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang di bidang sumber daya pertanian, kelautan dan perikanan, sumber daya alam serta sarana perekonomian daerah berdasarkan progam kerja yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  9. Pelaksanaan tugas lainnya di bidang perekonomian yang diserahkan oleh Gubernur atau Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan untuk 3 bidang organisasi lainnya akan dijelaskan dalam halaman terpisah yang bisa langsung diakses melalui link tautan dibawah ini: