• Home
  • Sarana Perekonomian Daerah

Sarana Perekonomian Daerah

Kondisi Perekonomian Kalimantan Barat

TUGAS POKOK

Bagian Sarana Perekonomian Daerah

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Bagian Sarana Perekonomian Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan, merumuskan, mengkoordinasikan kebijakan pemerintah daerah dan bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan serta adminsitrasi di bidang perhubungan, komunikasi, informatika dan pekerjaan umum, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, perindustrian dan perdagangan serta penanaman modal, lembaga keuangan dan BUMD.

Sub Bagian Sarana Perekonomian Daerah

  • Sub Bagian Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pekerjaan Umum mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang perhubungan, komunikasi, informatika dan pekerjaan umum serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.
  • Sub Bagian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pariwisata, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, perindustrian dan perdagangan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.
  • Sub Bagian Penanaman Modal, Lembaga Keuangan dan BUMD mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang penanaman modal, lembaga keuangan dan BUMD serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

FUNGSI POKOK

Bagian Sarana Perekonomian Daerah

Menurut Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Oganisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Bagian Sarana Perekonomian Daerah memiliki tugas pokok sebagai berikut:

  1. Penyusunan program kerja di Bagian Sarana Perekonomian Daerah;
  2. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah di bidang perhubungan, komunikasi, informatika dan pekerjaan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, perindustrian dan perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang penanaman modal, lembaga keuangan dan BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang sarana perekonomian daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. Pengkoordinasian dan fasilitas dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sarana perekonomian daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang sarana perekonomian daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  8. Pembinaan dan pengawasan di bidang sarana perekonomian daerah pada Kabupaten/ Kota sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
  9. Pemberian saran dan pertimbagan kepada Kepala Biro berkenaan dengan tugas dan fungsi dibidang sarana perekonomian daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sarana perekonomian daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  11. Pelaksanaan tugas lain di bidang sarana perekonomian daerah yang diserahkan oleh Kepala Biro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sub Bagian Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pekerjaan Umum

  1. Penyusunan rencana kegiatan di Sub Bagian Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pekerjaan Umum;
  2. Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang perhubungan, komunikasi, informatika dan pekerjaan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan pelaksana pada Sub Bagian Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pekerjaan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perhubungan, komunikasi, informatika dan pekerjaan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang perhubungan, komunikasi, informatika dan pekerjaan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan Kepala Bagian berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perhubungan, komunikasi, informatika dan pekerjaan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perhubungan, komunikasi, informatika dan pekerjaan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  8. Pelaksanaan tugas lain di bidang perhubungan, komunikasi, informatika dan pekerjaan umum yang diserahkan oleh Kepala Bagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sub Bagian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pariwisata, Perindustrian dan Perdagangan

  1. Penyusunan rencana kegiatan di Sub Bagian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pariwisata, Perindustrian dan Perdagangan;
  2. Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pariwisata, Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan pelaksana pada Sub Bagian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pariwisata, Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pariwisata, Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pariwisata, Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan Kepala Bagian berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pariwisata, Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pariwisata, Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  8. Pelaksanaan tugas lain di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pariwisata, Perindustrian dan Perdagangan yang diserahkan oleh Kepala Bagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sub Bagian Penanaman Modal, Lembaga Keuangan dan BUMD

  1. Penyusunan rencana kegiatan di Sub Bagian Penanaman Modal, Lembaga Keuangan dan BUMD;
  2. Pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang penanaman modal, lembaga keuangan dan BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan pelaksana pada Sub Bagian Penanaman Modal, Lembaga Keuangan dan BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal, lembaga keuangan dan BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang penanaman modal, lembaga keuangan dan BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan Kepala Bagian berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang penanaman modal, lembaga keuangan dan BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal, lembaga keuangan dan BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  8. Pelaksanaan tugas lain di bidang penanaman modal, lembaga keuangan dan BUMD yang diserahkan oleh Kepala Bagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.