• Home
  • Sumber Daya Alam

Sumber Daya Alam

Bukit Kelam Sintang Kalimantan Barat

TUGAS POKOK

Bagian Sumber Daya Alam

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Bagian Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyiapkan bahan, merumuskan, mengkoordinasikan  kebijakan pemerintah daerah dan bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan serta adminsitrasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, energi dan sumber daya mineral serta pelaksanaan ketatausahaan biro.

Sub Bagian Sumber Daya Alam

  • Sub Bagian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.
  • Sub Bagian Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang energi dan sumber daya mineral serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.
  • Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melaksanakan urusan dan pelayanan ketatausahaan Biro serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

FUNGSI POKOK

Bagian Sumber Daya Alam

Menurut Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Oganisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Bagian Sumber Daya Alam memiliki tugas pokok sebagai berikut:

  1. Penyusunan program kerja di Bagian Sumber Daya Alam;
  2. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup dan Kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. Pelaksanaan kegiatan urusan dan pelayanan ketatausahaan biro;
  5. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. Pengkoordinasian dan fasilitas dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi bidang sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  8. Pembinaan dan pengawasan di bidang sumber daya alam pada Kabupaten/ Kota sesuai peraturan perundangan-undangan;
  9. Pemberian saran dan pertimbagan kepada Kepala Biro berkenaan dengan tugas dan fungsi dibidang sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  11. Pelaksanaan tugas lain di bidang sumber daya alam yang diserahkan oleh Kepala Biro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sub Bagian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

  1. Penyusunan rencana kegiatan di Sub Bagian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  2. Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  6. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan Kepala Bagian berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  8. Pelaksanaan tugas lain di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang diserahkan oleh Kepala Bagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sub Bagian Energi dan Sumber Daya Mineral

  1. Penyusunan rencana kegiatan di Sub Bagian Energi dan Sumber Daya Mineral;
  2. Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
  3. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Sub Bagian Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan Kepala Bagian berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  8. Pelaksanaan tugas lain di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang diserahkan oleh Kepala Bagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sub Bagian Tata Usaha Biro

  1. Penyusunan rencana kegiatan di Sub Tata Usaha Biro;
  2. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kegiatan Biro;
  3. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan pelaksana di Sub Bagian Tata Usaha Biro;
  4. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana Biro;
  5. Pelaksanaan urusan umum ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga Tata Usaha Biro;
  6. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang tata usaha Biro;
  7. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan Kepala Bagian berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha Biro;
  8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha Biro;
  9. Pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  10. Pelaksanaan tugas lain di bidang Tata Usaha Biro yang diserahkan oleh Kepala Bagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.