• Home
  • Sumber Daya Pertanian, Kelautan, dan Perikanan

Sumber Daya Pertanian, Kelautan, dan Perikanan

Perikanan dan Pertanian

TUGAS POKOK

Bagian Sumber Daya Pertanian, Kelautan dan Perikanan

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Bagian Sumber Daya Pertanian, Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyiapkan bahan, merumuskan, mengkoordinasikan kebijakan pemerintah daerah dan bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan serta adminsitrasi di bidang pertanian dan perkebunan, ketahanan pangan dan peternakan serta kelutan dan perikanan.

Sub Bagian Sumber Daya Pertanian, Kelautan dan Perikanan

  • Sub Bagian Pertanian dan Perkebunan mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang pertanian dan perkebunan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.
  • Sub Bagian Ketahanan Pangan dan Peternakan mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang Ketahanan Pangan dan Peternakan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.
  • Sub Bagian Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang Kelautan dan Perikanan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

FUNGSI POKOK

Bagian Sumber Daya Pertanian, Kelautan dan Perikanan

Menurut Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Oganisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Bagian Sumber Daya Pertanian, Kelautan dan Perikanan memiliki tugas pokok, sebagai berikut:

  1. Penyusunan program kerja di Bagian Sumber Daya Pertanian, Kelautan dan Perikanan;
  2. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah di bidang pertanian dan perkebunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  3. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan dan peternakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  4. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  5. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Sumber Daya Pertanian, Kelautan dan Perikanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  6. Pengkoordinasian dan fasilitas dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Sumber Daya Pertanian, Kelautan dan Perikanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  7. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang Sumber Daya Pertanian, Kelautan dan Perikanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  8. Pembinaan dan pengawasan di bidang Sumber Daya Pertanian, Kelautan dan Perikanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  9. Pemberian saran dan pertimbagan kepada Kepala Biro berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Sumber Daya Pertanian, Kelautan dan Perikanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Sumber Daya Pertanian, Kelautan dan Perikanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  11. Pelaksanaan tugas lain di bidang Sumber Daya Pertanian, Kelautan dan Perikanan yang diserahkan oleh Kepala Biro sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sub Bagian Pertanian dan Perkebunan

  1. Penyusunan rencana kerja di Bagian Pertanian dan Perkebunan;
  2. Pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang pertanian dan perkebunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  3. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan pelaksana pada Sub Bagian Pertanian dan Perkebunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  4. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pertanian dan perkebunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  5. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang pertanian dan perkebunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  6. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan Kepala Bagian berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pertanian dan perkebunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pertanian dan perkebunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  8. Pelaksanaan tugas lain di bidang pertanian dan perkebunan yang diserahkan oleh Kepala Bagian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sub Bagian Ketahanan Pangan dan Peternakan

  1. Penyusunan rencana kegiatan di Sub Bagian Ketahanan Pangan dan Peternakan;
  2. Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang Ketahanan Pangan dan Peternakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  3. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan pelaksana pada Sub Bagian Ketahanan Pangan dan Peternakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  4. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Ketahanan Pangan dan Peternakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  5. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang Ketahanan Pangan dan Peternakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  6. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan Kepala Bagian berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Ketahanan Pangan dan Peternakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Ketahanan Pangan dan Peternakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  8. Pelaksanaan tugas lain di bidang Ketahanan Pangan dan Peternakan yang diserahkan oleh Kepala Bagian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sub Bagian Kelautan dan Perikanan

  1. Penyusunan rencana kegiatan di Sub Bagian Kelautan dan Perikanan;
  2. Pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang kelautan dan perikanan;
  3. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan pelaksana pada Sub Bagian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
  4. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
  5. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  6. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kalutan dan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
  7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keluatan dan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  8. Pelaksanaan tugas lain di bidang kelautan dan perikanan yang diserahkan oleh Kepala Bagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.